Paket Deregulasi Khusus Perbankan di Indonesia

Salah satu kebijakan penting yang memiliki dampak luas, khususnya terhadap sektor finansial Indonesia pada awal dekade 1990-an adalah paket deregulasi finansial Oktober 1988 atau yang lebih dikenal dengan Pakto 88. Salah satu ketentuan penting dalam Pakto 88 adalah kemudahan perizinan pendirian bank yang mensyaratkan modal minimal hanya Rp 100 juta. Kemudahan pendirian bank tersebut tak pelak telah mendorong peningkatan jumlah bank di Indonesia, dari hanya sekitar 111 bank pada tahun 1988 menjadi 240 bank pada tahun 1995, atau meningkat lebih dari dua kali lipat. Peningkatan jumlah bank ini juga sekaligus telah meningkatkan jumlah kredit ke sektor riil yang ikut mendukung pertumbuhan ekonomi moderat pada awal 1990-an.


Namun di sisi lain, kebijakan tersebut memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya bagi stabilitas ekonomi nasional. Syarat pendirian bank yang terlalu mudah telah memicu peningkatan jumlah bank-bank yang sangat agresif dan maraknya kepemilikan silang (cross ownership) dan manajemen silang (cross management) di industri keuangan Indonesia. Data tahun 1996 menunjukkan bahwa kebanyakan dari bank-bank besar di Indonesia mempunyai afiliasi dengan bank dan lembaga finansial lainnya. Dengan kata lain konsentrasi kepemilikan di sektor perbankan pada periode sebelum krisis sangat tinggi.

Cross ownership dan cross management di sektor perbankan merupakan salah satu penyebab peningkatan resiko sistemik dan instabilitas ekonomi nasional. Studi ECONIT dan Institut Bankir Indonesia (IBI) tahun 1997 menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan dan manajemen tersebut sangat berbahaya karena besarnya kecenderungan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit kepada grup sendiri (legal lending limit) sehingga risiko sistemik sistem perbankan sangat tingg.

Dalam konteks seperti itu, pengawasan eksternal oleh Bank Indonesia menjadi sama sekali tidak efektif karena banyaknya celah (loopholes) yang dapat direkayasa untuk menghindar dari aturan legal lending limit tersebut. Termasuk di antaranya melalui mekanisme pertukaran pinjaman (loan swaps) antar grup bank, penggunaan lembaga pembiayaan (finance companies), pemanfaatan layer of cooperations, dan kepemilikan serta manajemen nominee untuk menghindari aturan batas maksimum pemberian kredit.

sumber :  duaberita.com

analisa :
Dari data yang saya dapatkan tersebut, menurut saya paket deregulasi finansial oktober 1988 atau yang biasa kita kenal dengan pakto 88, memiliki banyak dampak negatifnya. walaupun hal tersebut sangat bagus dalam hal perkembangan perbankan di Indonesia tetapi syarat untuk pendirian bank tersebut terlalu mudah sehingga banyak bank – bank yang pada saat itu melakukan Cross ownership dan cross management. Dimana hal tersebut berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.

Published in: on Oktober 9, 2009 at 12:20 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

The URI to TrackBack this entry is: https://antilicious.wordpress.com/2009/10/09/paket-deregulasi-khusus-perbankan-di-indonesia/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: