Kesadaran Masyarakat Indonesia Akan Wajib Pajak

Semenjak berakhirnya masa kejayaan minyak yang dahulu merupakanpenghasil utama penerimaan negara, pajak sebagai mesin penghasil uang negara mendapat perhatian penting pemerintah beberapa tahun ini. Setiap warga Negara Indonesia yang sudah memiliki penghasilan harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau biasa kita kenal NPWP.  Memiliki NPWP Pribadi – Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi – adalah awal dari suatu proses pemenuhan kewajiban pajak. Banyak buku, terbitan, seminar, kursus singkat, software maupun konsultan yang memungkinkan seorang wajib pajak pribadi untuk memenuhi kewajiban pajak pribadinya ( PajakPribadi.com). Tetapi jumlah Wajib Pajak terdaftar yang tercermin dalam NPWP yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak selama puluhan tahun hanya mencapai sekitar 3.6 juta.

Jika kita cermati, jumlah WP sebanyak itu, tax ratio pajak di Indonesia sangat kecil bila dibandingkan dengan negara lain. Dari jumlah 3.6 juta pun hanya sebagian kecil yang aktif. Dari yang aktif pun hanya sebagian kecil yang membayar pajak dan dari yang membayar pajak pun hanya sebagian kecil yang menghitung dan melaporkan pajaknya secara benar.  Sedikitnya tingkat kontribusi dari Pajak Penghasilan terhadap penerimaan negara secara keseluruhan dapat dilihat dari data selama satu dasawarsa 1990-2000, dimana pajak penghasilan hanya menyumbangkan rata-rata 23.4 persen dari seluruh penerimaan domestik negara. Sementara, masih dari jangka waktu yang sama, sumbangan Pajak Penghasilan terhadap GDP rata-rata hanya 4.11 persen. Di negara maju seperti Amerika, tingkat persentasi terhadap GDP bisa mencapai 49 persen (yahoo answer).

Oleh karena itulah pemerintah saat ini lebih meningkatkan lagi peraturan – peraturan tentang pajak. Pemerintah mengadakan peningkatan jumlah Wajib Pajak secara jabatan. Yang dimaksud NPWP secara jabatan adalah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan NPWP kepada orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, namun yang bersangkutan tidak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. Berdasarkan data (pemilik tanah dan bangunan mewah, kapal pesiar, pemegang saham, dan lain-lain) yang dihimpun dari berbagai macam sumber (Pemda, Imigrasi, Dispenda, Bea Cukai dan lain-lain) maka Ditjen Pajak mengirimkan NPWP kepada masing-masing orang yang datanya tersimpan tersebut yang kemudian disebut NPWP secara jabatan. Dalam surat itupun disebutkan kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh WP (misalnya: pasal 21, pasal 25, pasal 29 dan lain-lain). Program ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2001 namun lebih dintensifkan lagi secara masal pada tahun 2005 lalu dengan maksud untuk menaikkan jumlah Wajib Pajak menjadi 10 juta.

Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah berharap Masyarakat Indonesia semua memiliki kesadaran akan Wajib Pajak. Hal itu dapat membantu pertumbuhan Negara Indonesia untuk menjadi lebih maju dan lebih berkembang.

sumber :

yahoo answer
pajakpribadi.com

Published in: on Februari 28, 2010 at 3:13 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

The URI to TrackBack this entry is: https://antilicious.wordpress.com/2010/02/28/kesadaran-masyarakat-indonesia-akan-wajib-pajak/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: